LATAR BELAKANG

Pemerintah di tahun 2021 telah menghadirkan Regulasi terbaru dalam Bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dimana regulasi tersebut memberikan berbagai Peluang menggerakkan ekonomi dan penyerapan Tenaga Kerja sesuai amanat UU Cipta Kerja.

Proyek Pemerintah di Indonesia yang lebih dikenal dengan istilah Pengadaan Barang/Jasa setiap tahunnya mengambil porsi sekitar 52% dari APBN maupun APBD, atau berkisar lebih dari 1000 Trilyun setiap tahunnya, bahkan pada tahun 2021 mencapai Rp 1.214 triliun, Nilai tersebut merupakan Nilai yang sangat Fantastis, sehingga menjadi peluang bagi kita semua, untuk dapat menjadi bagian dari berbagai Proyek Pemerintah sesuai dengan minat dan usaha yang dapat kita berikan.

Salah satunya terkait kewajiban kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk belanja barang/jasa dari usaha mikro dan kecil (UMK). “Usaha mikro, kecil dan koperasi diberikan kesempatan minimal 40% terlibat dalam proses pengadaan anggaran belanja barang/jasa, APBN dan APBD. Paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai pagu anggaran sampai dengan Rp 15 miliar diperuntukkan bagi usaha kecil dan/atau koperasi. Hal ini mengikuti perubahan definisi usaha kecil dalam PP nomor 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. PP nomor 7 tahun 2021 menyebutkan, suatu usaha masih dikategorikan dalam usaha kecil jika memiliki hasil penjualan tahunan maksimal Rp 15 miliar.

Nilai pagu anggaran pengadaan dikecualikan untuk paket pekerjaan yang menuntut kemampuan teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh usaha kecil dan koperasi. Melalui Perpres 12 Tahun 2021, Kementerian Koperasi dan UKM, serta pemerintah daerah memperluas peran serta usaha kecil dan koperasi dengan mencantumkan barang/jasa produksi usaha kecil dalam katalog elektronik. kewajiban penggunaan produk dalam negeri dilakukan apabila terdapat produk dalam negeri yang memiliki penjumlahan nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) ditambah nilai Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) paling sedikit 40 %. “Wajib hukumnya,”

Saat ini Proyek Pemerintah yang selama ini menjadi sorotan, telah banyak berbenah, melalui berbagai regulasi yang ada saat ini sudah lebih mudah, lebih transparan, dan lebih membuka peluang bagi semua pihak, sehingga menjadi peluang besar bagi para pengusaha. Pelatihan ini akan memberikan bekal, khususnya pengetahuan mendasar dari Proyek Pemerintah, bagaimana cara mengikutinya, apa saja syaratnya, dan bagaimana strategi untuk dapat mengikuti serta memenangkan Proyek Pemerintah. Dengan mengikuti kegiatan ini, Anda akan memiliki bekal pengetahuan dan mengenal tentang berbagai Proyek Pemerintah serta berbagai peluang peluang besar didalamnya.

Peluang Menjadi

  • Penyedia Barang
  • Penyedia Jasa
  • Menjadi Konsultan
  • Penyedia Jasa Konstruksi
  • Katalog

Peserta

Pengetahuan ini dapat diikuti Oleh siapa saja yang ingin memahami ilmu Pengadaan

  • Pelaku Usaha
  • Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
  • Kontraktor
  • Suplier
  • Koperasi
  • Perguruan Tinggi
  • BUMN
  • Mahasiswa
  • Konsultan
  • Pengacara

Materi Pelatihan

  • Gambaran Umum Regulasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 2021
  • Jenis Jenis Pengadaan/Proyek Pemerintah
  • Peluang Strategis Proyek Pemerintah dengan Nilai Hingga 15 Milyar
  • Menjadi Penyedia pada Bela Pengadaan dan Katalog Pemerintah
  • Praktek Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE)
  • Persiapan dan Persyaratan Untuk Mengikuti Tender Proyek Pemerintah

Benefit Peserta

Keuntungan Yang Akan Anda Dapatkan Setelah Mengikuti Kelas Ini :

  • Memahami Tentang Proyek Pemerintah APBN/APBD
  • Mengetahui Peluang Proyek Nilai hingga 15 Milyar
  • Memhami aturan yang terkait Proyek Pemerintah
  • Memahami Peluang besar pada Proyek Pemerintah
  • Mempersiapkan Menjadi Bagian dari Proyek Pemerintah
  • Mampu Mempersiapkan menjadi Rekanan / Penyedia

WAKTU :

  • Pelatihan Online (ZOOM)
  • 5 Sesi Pertemuan
  • 22- 29 Mei 2021
  • 09.30 – 12.00 WIB

FASILITAS :

  • Mengikuti 5 sesi Pembelajaran
  • Materi Pelatihan
  • Peraturan Terbaru terkait Pengadaan Pemerintah
  • Video Rekaman Pelatihan
  • E- sertifikat
  • Door Prize Menarik

DOORPRIZE

1 Unit Handphone

Uang Tunai Rp. 1.000.000,-

Uang Tunai Rp. 500.000,-


BIAYA PELATIHAN :
Rp. 275.000,-

Segera Mendaftar

+62


Download Surat

Penyelenggara Kegiatan

Lembaga Pengembangan dan Konsultasi Nasional (LPKN) merupakan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan resmi yang berdiri sejak tahun 2005, dan telah Tersertifikasi ISO 9001 : 2015 bidang Manajemen Mutu, serta ISO 21001 : 2018 bidang Pendidikan dan Pelatihan, serta telah Ter Akreditasi A Oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (LKPP) – RI, untuk kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Pengadaan dan Sertifikasi Barang/ Jasa pemerintah. Saat ini telah memiliki Alumni sebanyak 1.600.230 orang, yang tersebar di seluruh Indonesia, LPKN juga telah medapatkan 2 Rekor MURI, dalam penyelenggaraan Webinar dengan jumlah Peserta lebih dari 150.000 orang.

Kunjungi juga website kami di www.LPKN.id

KONTAK
Kantor : 021 – 47862224
Panitia : 0811 9623 022 / 0811 1464 659


© Lembaga Pengembangan dan Konsultasi Nasional: 2020.